WASHINGTON DC: Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga mantan menteri keuangan RI, menilai Indonesia perlu memiliki birokrasi yang bersih dan efisien serta kepastian hukum, agar potensi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dapat dicapai. "Ini PR Indonesia untuk tumbuh, karena persepsi sudah sangat positif. Stabilitas positif. Prospek luar biasa tingginya, permintaan domestiknya luar biasa besar. Jadi Indonesia full of potential untuk pertumbuhan tinggi dan kualitasnya harus bagus," tuturnya di Washington DC hari ini.
Menurut dia, Indonesia perlu membangun institusi. Artinya, kata Sri, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang baik, di mana birokrasinya efisien dan bersih. Kemudian, dari sisi hukumnya juga harus baik sehingga kalau terjadi perselisihan komersial, pengadilan bisa menyelesaikan secara bersih juga.
"Jadi para pelaku bisnis menjadi paham, oh ini yang terjadi. Jadi mereka tidak melakukan second guessing. Ini paling penting, karena kemudian kepastian dan kredibilitas dari mekanisme itu akan membuat [pertumbuhan ekonomi] Indonesia elevate even more [lebih naik lagi]. Jadi kalau sekarang bisa tumbuh 5%, 6% atau bahkan 6,5%, kita bisa tumbuh lebih tinggi.”
Apalagi, tegasnya, modal sudah mulai memasuki perekonomian Tanah Air. Tenaga kerja juga makin baik, meskipun dia menyarankan tenaga kerja terampil juga harus makin diperbanyak dan kontrak dengan serikat pekerja harus diperbaiki untuk menciptakan suasana kondusif.
"Teknologi, kita bisa impor. Yang menjadi persoalan itu [adalah] institusi. Institusi itu adalah, kalau dari sisi pemerintah, birokrasi, pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan. Dari sisi legal adalah kerangka hukum kita," jelasnya.
Oleh karena itu, sistem pengadilan harus makin baik, kapasitas para penegak hukum harus makin positif dan kuat untuk bisa menciptakan kepastian bagi semua pihak. Rakyat perlu dilindungi dari sisi kepastian hukum supaya tahu bagaimana harus komplain atau bagaimana mendapat kompensasi kalau sampai terkena kasus.
"Investor juga perlu kepastian hukum. Karena ketika menanamkan uangnya, dia mengerti bagaimana harus berhubungan dengan rakyat sekitarnya, dengan pemda, dengan para penegak hukum, supaya dia tidak menjadi korban. Pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten harus sepakat menciptakan itu [kepastian hukum]," kata Sri Mulyani.(yes)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar